Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko menerima kunjungan silaturahmi Panitia Musyawarah Daerah (Musda) X Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Andi Herfidah Attas bersama rombongan, bertempat di Ruang Tamu Rumah Jabatan (Rujab) Pangdam, Jl. Sungai Tangka, Kota Makassar. Jumat, (11/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Herfidah Attas menyampaikan bahwa kedatangan rombongan selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Musda X PD PPM Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 September 2026.

Musda tersebut akan menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan PPM Veteran di Sulawesi Selatan. Pihak panitia berharap Pangdam XIV/Hsn selaku pembina PPM berkenan hadir dalam pembukaan, penutupan Musda serta pelantikan ketua atau pengurus terpilih.

Andi Herfidah juga menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pangdam menerima rombongan panitia di tengah padatnya aktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Pangdam menyambut baik silaturahmi jajaran PPM Sulsel dan menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Musda X. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah. “Besar harapannya organisasi-organisasi kita hari ini nasionalis, cinta NKRI, ini bisa menguatkan semua program pemerintah.” Ungkapnya.

Menyinggung pembangunan batalyon di setiap kabupaten, Pangdam menilai hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda, mendorong perputaran roda ekonomi masyarakat, serta membantu memutus rantai kemiskinan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melawan mafia werfing agar keluarga kurang mampu memiliki kesempatan menjadi anggota TNI, yang dinilainya sebagai bagian dari amal jariyah dan amanah jabatan.

Di akhir dialog, Pangdam menyampaikan akan berupaya hadir dalam pelaksanaan Musda sebagai bentuk dukungan sekaligus kewajiban moral, terlebih dirinya memiliki ikatan emosional dengan veteran. “Bapak saya veteran Irian Barat. Saya berkeinginan dan punya kewajiban moral untuk datang,” tegasnya.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, S.T., kepada Kasdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Ayi Lesmana, S.E., saat mewakili Pangdam dalam acara Ramah Tamah Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Pelataran Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur, Jl. Sungai Tangka, Kota Makassar, Senin (17/8/2026).

Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusi Pangdam XIV/Hasanuddin dalam mendukung berbagai program pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi TNI bersama pemerintah daerah, khususnya dalam membantu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jembatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan di berbagai wilayah.

Tak hanya dalam bidang pembangunan RTLH dan jembatan, kontribusi Kodam XIV/Hasanuddin juga dinilai penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi TNI dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan RI ini sekaligus mempertegas komitmen bersama untuk terus memperkokoh sinergi, menjaga persatuan, dan menghadirkan Sulawesi Selatan yang aman, maju, serta semakin sejahtera.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko menghadiri kegiatan olahraga bersama dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat TNI-Polri, instansi pemerintah, komunitas olahraga, dan masyarakat, yang digelar di kawasan Tugu Mandiri, Jl. Riburane, Kota Makassar. Minggu (28/6/2026).

Keikutsertaan Pangdam XIV/Hasanuddin mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kebersamaan, mempererat sinergi TNI-Polri dan seluruh komponen bangsa sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan, serta mendukung keberhasilan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Bagi Pangdam, soliditas antar lembaga dan masyarakat merupakan kekuatan strategis yang harus terus dipelihara melalui komunikasi, kolaborasi, dan kebersamaan dalam berbagai momentum.

Tak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, kehadiran Mayjen TNI Bangun Nawoko juga menjadi wujud kepeduliannya dalam menginspirasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga.

Menurutnya, olahraga merupakan investasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, disiplin, tangguh, dan produktif. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan dukungan Pangdam XIV/Hasanuddin terhadap kemajuan dunia olahraga, khususnya olahraga lari, guna mendorong peningkatan prestasi atlet di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter.

Protes keras salah satunya diledakkan oleh M. Anwar Sanusi, Pemilik (Owner) Media Makassar Pena yang juga memegang hak suara sah. Melalui surat resmi bernomor 27/MP/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026 yang dilayangkan ke Ketua Umum PWI Pusat di Jakarta, Anwar menggugat keputusan panitia yang mendepak namanya dari DPT, padahal sebelumnya statusnya aman di Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Anwar membongkar bahwa dalih panitia yang mencoret namanya dengan alasan sedang menjalani sanksi pemberhentian keanggotaan adalah salah kaprah dan keliru besar. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa dirinya bersih dari sanksi organisasi apa pun yang dituduhkan tersebut.

Sebagai bukti otentik, ia menyodorkan Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Nomor: 39/DK-PWI/2022 tertanggal 9 Mei 2022. Pada poin ketiga surat yang kala itu diteken oleh Ilham Bintang (Ketua) dan Sasongko Tejo (Sekretaris), DK PWI Pusat menegaskan tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemecatan terhadap Anwar Sanusi. Secara legalitas, Kartu Tanda Anggota (KTA) bernomor 23.00.10470.01.B miliknya pun masih aktif bernyawa hingga 6 Desember 2026.

“Sanksi yang dulu pernah diteken mantan Ketum Atal S Depari sebenarnya cacat karena tanpa rekomendasi DK PWI Pusat. Ditambah lagi, sanksi itu sudah dianulir dan tidak dianggap oleh pengurus PWI Pusat di bawah komando Hendry Ch Bangun (HCB) dan Sekjen Zulmansyah,” ungkap Anwar membeberkan isi surat keberatannya.

Soroti Keabsahan Plt Ketua PWI Sulsel

Tak berhenti di urusan DPT, Anwar juga menguliti masalah struktural di tubuh PWI Sulsel yang dinilainya cacat prosedural sejak awal.

Ia mempertanyakan keabsahan Zulkifli Gani Ottoh yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua PWI Sulsel sekaligus Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat. Pasalnya, Zulkifli mengantongi rekam jejak sanksi skorsing selama setahun lewat SK Nomor: 44/SK/DK-PWI/X/2022, namun anehnya hukuman tersebut disinyalir belum pernah dijalani sampai sekarang.

Berangkat dari karut-marut ini, Anwar mendesak Ketua Umum PWI Pusat terpilih, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S Depari, untuk segera turun gunung mengevaluasi penunjukan Plt Ketua PWI Sulsel.

Langkah tegas dari pusat sangat dinanti demi menyelamatkan marwah organisasi dari tindakan sepihak panitia daerah. “Sesuai dengan tagline ‘Semangat Persatuan’, pengurus pusat harus meluruskan badai ini agar dinamika organisasi pasca-retaknya dua kubu (HCB dan Zulmansyah) bisa benar-benar menyatu dalam semangat rekonsiliasi yang utuh,” cetusnya.

KTA Mati Sulit Diperpanjang, Malah Anggota Wafat Masuk DPT

Gelombang mosi tidak percaya terhadap kinerja Pengurus Bidang Organisasi PWI Sulsel dan Panitia Konferprov ternyata menggelinding bak bola salju. Sejumlah jurnalis senior di Sulsel ikut blak-blakan meluapkan kekecewaannya atas buruknya tata kelola administrasi kartu anggota.

Mantan Ketua PWI Kabupaten Maros, Muhlis Amans Hadi, misalnya, dibuat geleng-geleng kepala karena berkas perpanjangan KTA miliknya yang baru saja kedaluwarsa justru dipersulit dan digantung oleh pengurus. Padahal, ia mengklaim seluruh proses pengajuan sudah melewai jalur resmi organisasi.

Ironisnya, perlakuan istimewa justru dinikmati oleh oknum anggota lain. Meski masa aktif KTA mereka sudah lama “mati”, proses perpanjangannya terkesan mulus tanpa hambatan demi mengejar tiket masuk ke dalam DPT.

Puncak kejanggalan yang paling menghentak publik dan memicu tanda tanya besar adalah ditemukannya nama anggota PWI Sulsel yang terkonfirmasi sudah meninggal dunia, namun di atas kertas administrasinya justru lolos dan tercatat sebagai pemilih aktif di DPT Konferprov 2026.

Sengkarut ini akhirnya memicu desakan masif dari para anggota agar PWI Pusat segera mengambil alih untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang (audit) secara total terhadap DPT Konferprov PWI Sulsel. Langkah ini dinilai krusial demi melahirkan pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan sah di mata hukum organisasi.

“Terlalu banyak aroma tidak sedap menjelang Konferprov PWI Sulsel ini. Kami sangat berharap PWI Pusat tidak menutup mata dan pura-pura tidak tahu,” ketus salah satu anggota aktif PWI Sulsel yang namanya terdaftar dalam DPT. (*)

Atmosfer kemeriahan kian memuncak saat Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, hadir didampingi sang istri, Erina Gudono. Mengambil titik start di Jalan Penghibur sekitar pukul 07.05 WITA, Kaesang yang tampil santai dengan topi dan busana berkelir hitam melepas secara resmi ribuan massa tersebut.

Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI ini disambut histeria massa. Banyak warga yang berdesakan sekadar untuk bersalaman atau mengabadikan momen swafoto bersama pasangan tersebut. Momentum ini bukan sekadar ajang olahraga pagi, melainkan panggung bagi PSI untuk memperkenalkan identitas barunya sebagai “Partai Super Terbuka”.

Di atas panggung untuk melepas keberangkatan peserta jalan sehat, Kaesang turut didampingi oleh elite partai lainnya, termasuk Bendahara Umum PSI Fenty Noverita, Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Ferrirae Gandi, serta tokoh berpengaruh Rusdi Masse (RMS) yang kini resmi berseragam jaket putih berlogo gajah khas PSI. Tampak pula Ketua DPD PSI Kota Makassar, Sukarno Lallo.

Rute jalan sehat ini menyisir jantung kota, mulai dari bibir Pantai Losari ke arah Jalan Penghibur, melintasi kawasan bersejarah Lapangan Karebosi via Jalan Pattimura dan Ahmad Yani, hingga kembali ke titik awal melalui Jalan Haji Bau. Sepanjang jalur, gemuruh yel-yel dan tawa kolektif menyatu dengan udara segar pesisir, menciptakan potret kebersamaan yang solid.

Kaesang ternyata tak hanya melepas keberangkatan peserta jalan sehat saja, tetapi ikut juga berjalan kaki bersama sang istri dengan didampingi beberapa pengurus dan sejumlah kader PSI, mulai dari atas panggung start menyusuri rute peserta hingga finish di panggung utama yang berada di area Anjungan Pantai Losari.

“Antusiasme warga benar-benar melampaui ekspektasi kami. Ini adalah bukti bahwa pesan solidaritas PSI beresonansi dengan baik di hati masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Gandi. Ia menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, PSI ingin menghadirkan wajah politik yang lebih humanis—politik yang tidak hanya sehat secara gagasan, tapi juga menyehatkan fisik.

Senada dengan itu, Ketua Harian DPW PSI Sulsel, Rahmansyah, menjelaskan bahwa jalan sehat ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana PSI. “Ini adalah langkah konkret kita menuju demokrasi sehat sekaligus ajang sosialisasi logo dan tagline baru kami,” tuturnya di sela-sela acara.

Kemeriahan tidak berhenti di garis finish. Para peserta dimanjakan dengan performa panggung musik dari Moloccan Soul ‘Tabola Bale’ serta pengundian doorprize fantastis, mulai dari hunian rumah, unit mobil, motor, hingga puluhan alat elektronik lainnya. Lewat hajatan besar ini, PSI tampak sukses mengukuhkan kedekatannya dengan akar rumput sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat di tengah dinamika perkotaan Makassar. (*)

Wakil Presiden Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI), Brigjen TNI (Purn) Amrizar, menyemangati seluruh kader PADI Sulawesi Selatan untuk bekerja dengan hati yang bersih dan mengedepankan pengabdian. Ia menegaskan bahwa politik yang dijalankan dengan nilai-nilai sesuai moto partai “Bija Suci” akan melahirkan pemimpin yang bijak, bermartabat, dan dicintai masyarakat.

Pesan itu disampaikan Amrizar seusai mewakili Presiden PADI, Mayjen TNI (Purn) Burlian Syafei, dalam memimpin Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PADI Sulawesi Selatan masa bakti 2025–2029 di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Kamis (13/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Amrizar menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting untuk menyalakan kembali semangat politik yang bermartabat di Sulsel.

“PADI hadir membawa amanah besar: memulihkan nilai-nilai luhur politik yang selama ini dirindukan masyarakat,” ujarnya penuh semangat.

Ia pun mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dari kalangan muda. Menurutnya, antusiasme tersebut menjadi bukti bahwa publik merindukan politik yang bersih, solutif, dan bebas dari praktik transaksional.

Amrizar turut menyampaikan bahwa Presiden PADI sedang berada di Mataram untuk melantik pengurus DPP NTB sebagai bagian dari percepatan konsolidasi nasional. PADI, ujarnya, menargetkan pembentukan 4.000 struktur kecamatan dalam waktu dekat sebagai persiapan menuju verifikasi faktual.

Lebih jauh, ia memastikan seluruh persyaratan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM akan tuntas pada Januari 2026 sehingga PADI dapat memperoleh legalitas penuh dan siap berkompetisi secara profesional di kancah politik nasional.

Amrizar juga menyoroti perkembangan signifikan PADI yang telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Pencapaian ini disebutnya sebagai bukti keseriusan organisasi dalam memperkuat infrastruktur politik dari pusat hingga daerah.

Menutup sambutannya, Amrizar menyampaikan pesan inspiratif bahwa masa depan bangsa hanya dapat dibangun oleh mereka yang tulus bekerja, bersatu, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia pun meyakini kehadiran PADI di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ketua DPP, Muhammad Ruslan, S.Sos., akan menjadi energi baru bagi pembaruan politik di Tanah Angin Mammiri. (*Rz)

Ditemui media ini di Hotel Syariah by Lorin, Senin (21/7/2025), Anton menyampaikan, kongres yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), anggota DPRD dan kader PSI seluruh Indonesia ini menjadi momen penting, karena selain menetapkan kepemimpinan baru, juga memperkenalkan logo baru PSI yang kini berganti menjadi simbol Gajah.

Menyikapi pernyataan Ketua Umum PSI terpilih, Kaesang Pangarep dalam pidato politiknya yang menekankan pentingnya seluruh pengurus daerah untuk menyosialisasikan logo baru PSI secara masif kepada masyarakat saat kembali ke daerah masing-masing, Anton pun menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran pengurus DPD PSI Toraja Utara sudah siap turun ke masyarakat untuk memperkenalkan simbol gajah beserta maknanya.

“Logo Gajah ini bukan sekadar simbol, tapi filosofi. Gajah adalah binatang yang cerdas, kuat, setia, dan tidak pernah melupakan sejarah. PSI ingin menjadi partai yang kuat, berwawasan luas, setia pada rakyat, dan tidak lupa pada perjuangan awal kami untuk melawan intoleransi dan korupsi,” ujar Anton menirukan kembali pernyataan Ketua Umum PSI saat berpidato pada malam penutupan Kongres PSI.

Ketua DPD PSI Toraja Utara, Anton Paranoan, yang juga merupakan anggota DPRD Toraja Utara, juga mempertegas kesiapan jajarannya mendukung instruksi Ketua Umum PSI dan akan segera melakukan pengenalan logo baru PSI sampai ke akar rumput di wilayah Toraja Utara.

“Usai menghadiri kongres dan pulang kembali ke Toraja Utara, kami akan segera menggelar konsolidasi internal serta menyapa masyarakat secara langsung untuk memperkenalkan logo baru PSI dan arah gerakan kami ke depan. Kami percaya, simbol Gajah akan menjadi energi baru bagi perjuangan PSI di Toraja Utara,” tegasnya..

Mengakhiri keterangannya, Anton menambahkan bahwa Kongres PSI 2025 ini menjadi titik awal semangat baru partai dalam menyongsong Pemilu 2029. “Dengan semangat solidaritas, perubahan, dan keterbukaan, PSI menargetkan bukan hanya sekadar lolos ke Senayan, tetapi menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di tingkat nasional,” tandasnya. (*)

Gelombang dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI semakin menguat di Kota Makassar. Dalam beberapa hari terakhir, tiga kelompok masyarakat menggelar aksi damai di berbagai lokasi strategis. Mereka menegaskan pentingnya keberlanjutan UU TNI untuk menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

Pada 30 Maret 2025, aksi damai dari Aliansi Masyarakat Kota Makassar, dipimpin oleh Sdr. Indra, berkumpul di Pintu 2 KIMA, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15, Kecamatan Biringkanaya. Dalam aksinya, mereka berorasi secara bergantian menggunakan megaphone dan membentangkan spanduk bertuliskan dukungan terhadap pengesahan RUU TNI. Massa menyatakan bahwa RUU ini menjadi tonggak penting bagi ketahanan nasional. Aksi mereka berlangsung tertib dan berakhir pukul 11.40 WITA.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2025, sekitar 20 orang dari Aliansi Kerakyatan SUL-SEL yang dikoordinasi oleh Sdr. Sahril Gondrong menggelar aksi damai di bawah Fly Over Jl. A.P. Pettarani dan depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan dukungan terhadap UU TNI yang telah disahkan DPR RI, serta meminta pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh aksi-aksi penolakan. Massa bergerak dari Fly Over menuju Kantor DPRD Sulsel dengan berjalan kaki, lalu kembali ke titik awal sebelum membubarkan diri dengan tertib pada pukul 17.10 WITA.

Di hari yang sama, Aliansi Masyarakat Kota Makassar yang dipimpin oleh Ibu Suriani juga turun ke jalan di Jl. Gunung Latimojong, Kecamatan Makassar. Dalam aksi ini, massa juga menyuarakan aspirasinya melalui orasi dan spanduk bertuliskan dukungan terhadap RUU TNI. Mereka menegaskan bahwa keberadaan TNI yang kuat adalah jaminan bagi kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI. Aksi ini berlangsung damai dan berakhir pukul 16.45 WITA.

Tiga aksi unjuk rasa ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap peran TNI dalam menjaga keamanan nasional. Para peserta aksi sepakat bahwa RUU TNI tidak hanya akan memperkuat institusi pertahanan, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka menyerukan kepada pemerintah dan DPR untuk tetap konsisten dalam mengawal implementasi UU ini.

Dukungan terhadap RUU TNI di Makassar menunjukkan bahwa aspirasi publik masih berpihak pada penguatan militer sebagai pilar utama pertahanan negara. Meskipun ada beberapa kelompok yang menyuarakan penolakan, mayoritas massa yang turun ke jalan memberikan dukungan penuh. Aksi ini juga mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan strategis negara yang berhubungan langsung dengan keamanan dan kedaulatan nasional.

Dengan berlangsungnya aksi damai ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan pertahanan. Kesadaran dan dukungan publik terhadap peran TNI menjadi bukti bahwa rakyat dan militer memiliki keterikatan yang kuat dalam menjaga keutuhan bangsa. (*Rz)

Acara yang dilaksanakan pada hari Minggu,26, JANUARI,2025, sileo gowa, secara ulang tahun kiwal Garuda hitam,SE Sulsel, guncang kabupaten Gowa, yang di adakan di permandian sileo kabupaten Gowa, KIWAL GARUDA HITAM MPC, GOWA, selaku tuan rumah, yang di ketuai oleh, H SABARUDDIN, ketua mpc, Gowa,

Berkat kerja sama anggota panitia pelaksana yang di ketuai oleh , BPK Eddy Yusuf, dan tim panitia dari PAC, kiwal Garuda hitam, yang ada di kabupaten Gowa, sukses menyelenggarakan anniversary yang ke 21 tahun kiwal Garuda hitam

Dalam rangkaian acara anniversary kiwal Garuda hitam, SE Sulawesi Selatan, begitu ramai dan kompak ,berkat kehadiran para anggota kiwal Garuda hitam, yang ada di Sulawesi Selatan, di mulai,dari, mabes kiwal Garuda hitam, mpw, kiwal Garuda hitam, mpc KIWAL GARUDA HITAM, PAC kiwal Garuda hitam, SRIKANDI kiwal Garuda hitam, dan seluruh anggota kiwal,SE kabupaten/kota , SE Sulawesi Selatan, hadir di acara milad ke 21 tahun kiwal Garuda hitam,

Dalam rangkaian acara milad, juga di hadiri beberapa, ormas,/LSM, ternama yang ada di Makassar, dan/lembaga adat ,dan media pers , dan pejabat”tinggi lainya, dalam rangkaian acara di awali dengan penyambutan BPK ketua umum, kiwal Garuda hitam, BPK ERWIN NURDIN, S E,

yang disambut langsung oleh ketua MPW, devisi seni budaya ,DAENG MANGEMBA, yang menyambut, dengan a,ngaru, di depan ketua umum, dan rombongan mabes kiwal Garuda hitam, dan sambutan ke dua KPD ketua umum, disambut, dengan atraksi, oleh ketua budaya mpc Gowa, Udien daeng rate, yang lanjutkan dengan sambutan tarian adat Makassar Gowa ,

Setelah penyambutan tamu undangan yang hadir dalam acara milad, pembukaan acara milad yang ke 21 tahun, ketua umum kiwal Garuda hitam, ERWIN NURDIN S E, membuka langsung acara milad,dan di dampingi oleh ketua,mpc Gowa, H, SABARUDDIN dan beberapa anggota perwakilan,dari tim provost, dan perwakilan, lainnya

Acara HUT yang ke 21 tahun kiwal Garuda hitam, semakin ramai di saat di mulainya pemotongan nasi tumpeng di atas panggung yang mulai oleh BPK ketua umum, dan di susul oleh ketua mpc Gowa, bersama anggota panitia pelaksana,disusul oleh ,tim devisi seni budaya, MPW, dan tim provost kiwal Garuda hitam, Selain itu acara milad, juga di meriahkan oleh beberapa artis ternama dan artis ibukota , yang turut ikut meramaikan dan menghibur, tamu yang datang dari berbagai daerah , yang tergabung di kiwal Garuda hitam, SE Sulawesi Selatan, KIWAL JAYA SELALU,/ KIWAL HARGA MATI / KIWAL SAMPAI MATI.

KARYAcelebes.com;Jakarta, Selasa 14/01/2025 // – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (14/1/2025). Mereka mendesak pencopotan Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah, yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, intimidasi, dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Irsan Aprianto Ridham.

Irsan, yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya, melaporkan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, di tempat kostnya di Jakarta. Peristiwa ini memicu gelombang protes dari mahasiswa di Jakarta maupun Sulawesi Tenggara.

Koordinator aksi, Arnol Ibnu Rasyid, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Pj Bupati Buton Selatan merupakan pelanggaran hukum dan tidak mencerminkan integritas seorang pejabat negara.

“Bagaimana bisa seorang penyelenggara negara melakukan tindakan melawan hukum? Tindakan seperti preman ini tidak bisa ditoleransi. Pejabat seperti itu wajib dicopot,” tegas Arnol dengan nada geram saat diwawancarai di lokasi aksi.

Kronologi Dugaan Intimidasi dan Penganiayaan Menurut keterangan korban:

1. Pukul 01.15 WIB: Irsan baru saja tiba di tempat kostnya setelah mengunjungi saudara.
2. Pukul 02.05 WIB: Pintu kost Irsan diketuk oleh Asvin, Enggi Indra Saputra, dan Supriadin, SH., MH. Saat membuka pintu, Irsan terkejut melihat Pj Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah, bersama dua pria berpenampilan seperti preman.
3. Ajakan Paksa: Asvin meminta Irsan untuk segera berpakaian dengan alasan diajak ke sebuah kedai kopi, Coffee Tjan, di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Salah satu pria yang mendampingi Ridwan bahkan menggenggam tangan Irsan untuk mengarahkan langkahnya.
4. Kekerasan Fisik: Ketika digiring ke luar, Ridwan Badallah tiba-tiba memukul wajah Irsan.
5. Ancaman dan Intimidasi: Dalam perjalanan, Irsan diancam oleh dua pria tersebut. Mereka menyebutkan ancaman seperti, “Ko masih mau hidup?” dan “Ko nda mau hilang toh?” untuk memaksa Irsan membuat video klarifikasi.
6. Pembuatan Video: Dalam tekanan, Irsan akhirnya mengikuti mereka ke Coffee Tjan, di mana dia dipaksa merekam video klarifikasi terkait sebuah pemberitaan yang dia buat tentang Ridwan Badallah.

Dalam aksi yang di gelar, Kabid Perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Jakarta raya, Ubaydillah mengatakan tindakan yang dilakukan Pj bupati Buton Selatan tidak bisa di tolerir.

“Kami sangat mengecam tindakan yang dilakukan Pj bupati Buton Selatan kepada kader kami, Kemendagri harus bertindak mencopot jika perlu di proses hukum”. Ucapnya.

Dari pantauan media, turut hadir Irsan Aprianto Ridham selaku pihak korban membersamai aksi solidaritas yang dibangun aktivis dan mahasiswa.

Menurut informasi, aksi juga dilakukan di kota Kendari sulawesi tenggara. Hasilnya, DPRD provinsi Sultra telah mengeluarkan Rekomendasi pencopotan Pj. Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah ke Kemendagri berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung ketua DPRD provinsi sultra, La Ode Tariala S.Pd

Lebih lanjut, Mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak Kemendagri untuk segera mengambil langkah tegas atas tindakan yang dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap pejabat negara, Pj Bupati Buton Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak, dan desakan pencopotan Ridwan Badallah terus bergema di kalangan mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Tenggara.