KARYAcelebes.com: Maros, Jum”at 08/08/2025// 
Organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam (KGH) kembali menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk protes terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat, Kamis (7/8/2025).
Aksi yang mengusung tema “Maros Darurat Tambang Ilegal: Desak Keadilan Lingkungan dan Penegakan Hukum yang Tegas Tanpa Pandang Bulu” ini dipimpin langsung oleh Ketua KGH, Andi Baso Daeng Mananring, S.Sos (ABM). Aksi dimulai dari halaman Kantor Bupati Maros, meskipun Bupati dan Wakil Bupati tengah menjalankan tugas luar daerah.
Dalam orasinya, Cakra selaku jenderal lapangan KGH menantang Bupati Maros untuk duduk bersama membahas persoalan tambang ilegal yang menjadi keresahan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim KGH selama hampir tiga pekan, ditemukan sejumlah aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebar di beberapa kecamatan. Selain merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga diduga melibatkan pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.
Saat aksi berlangsung, perwakilan massa diterima oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya A. Irfan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kurniati, Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU), M. Sofyan, Ahli Perizinan Pertama dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan komitmen bersama terkait isu kerusakan lingkungan. Setelah itu, massa bergerak menuju Polres Maros di bawah komando Koordinator Lapangan, Akram Lallo. Di sana, mereka menyampaikan delapan poin tuntutan:
1. Mendesak Pemda Maros mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal.
2. Mendorong DPRD Maros membentuk tim inspeksi lapangan.
3. Menuntut penegakan hukum atas penyalahgunaan solar subsidi oleh tambang ilegal.
4. Meminta penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam pertambangan tanpa izin.
5. Mendesak Kapolres Maros mengusut kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan armada tambang.
6. Menuntut sanksi bagi oknum aparat kepolisian yang diduga terlibat.
7. Meminta pertanggungjawaban pelaku tambang atas kerusakan lingkungan dan kegiatan pascatambang.
8. Mendesak kebijakan strategis dari seluruh lembaga pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan Maros.
Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Ridwan menerima langsung massa aksi dan menyatakan dukungan terhadap gerakan KGH. Ia juga ikut menandatangani komitmen bersama untuk melakukan investigasi serta pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah hukum Maros.
Tak berhenti di situ, aksi KGH berlanjut ke Gedung DPRD Maros. Meski sempat diwarnai ketegangan saat massa mendesak masuk ke gedung, situasi berhasil dikendalikan dengan tertib. Anggota Komisi II DPRD Maros, Muh. Arie Anugrah, menemui massa dan turut menandatangani komitmen pengawasan terhadap isu lingkungan.
KGH menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal persoalan lingkungan dan mendorong langkah konkret dari seluruh pemangku kebijakan di Maros.
