KARYA CELEBES

Mengungkap Fakta Tanpa Fitnah

Jembatan Pakere, akan terbengkalai lagi? Sikap Pemerintah Daerah seolah Acuh, Akram Lallo; ada apa?

Berita Terkait

KARYAcelebes.com; Maros, Selasa 25/03/2025// Jembatan penghubung antara Desa Tanete dan Desa Bonto Tallasa merupakan akses alternatif yang sering digunakan masyarakat Khususnya di Kecamatan Simbang sebab jembatan tersebut sangat efektif untuk efesiensi jarak dan waktu bagi pengguna jalan. Beberapa waktu belakangan, masyarakat setempat melakukan kerja bakti karena kerusakan pada ruas jembatan yang dianggap terabaikan oleh pemerintah Daerah. Namun beberapa waktu setelahnya, jembatan tersebut mengalami keretakan dan tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat sekitar karena ditakutkan jembatan tersebut akan roboh dan dikhawatirkan terdapat korban jiwa. Apakah akan terabaikan kembali?

Akram Lallo saat diwawancarai pada Selasa, 25 Maret 2025 menyatakan beberapa pendapat terkait peristiwa tersebut. “Harusnya dalam kondisi seperti ini apalagi untuk fasilitas umum Pemerintah Daerah Baik eksekutif (Bupati) maupun legislatif (DPRD Maros) memikirkan bagaimana kesejateraan umum dapat terealisasi ditengah masyarakat, karena hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab instansi pemerintahan dalam hal menginisasi atau mengusulkan adanya anggaran Daerah untuk pembangunan Fasilitas umum Daerah ”.

Dalam kondisi demikian, Akram Lallo selaku salah satu Pemuda Maros menganggap jika perbaikan atau pembaharuan jembatan tersebut diabaikan oleh Pemerintah Daerah hal itu ternilai Pemerintah Daerah bersikap Subjektif (memihak pada golongan-golongan tertentu). “Ya, kalau ini terabaikan utamanya untuk kepentingan umum memang sangat pantang bersikap subjektif, karena Jembatan tersebut diperuntukkan secara utuh untuk kepentingan masyarakat”. Ujar Akram Lallo.

Diketahui awal mula Jembatan Pakere tersebut merupakan pembangunan yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Simbang, namun komitmen terhadap pembangunan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. “Kalau Pemerintah Daerah menganggap itu milik Pribadi atau tokoh masyarakat, saya rasa secara historis memang dapat dibenarkan namun keliru dalam hal profesionalitas Pejabat Daerah yang melakukan pengabaian untuk kepentingan Masyarakat”. Lanjutnya.

Beberapa masyarakat mengeluhkan akan kekhawatiran diabaikannya perbaikan atau pembaharuan kedepan terkait Jembatan Pakere sebab sangat berdampak bagi masyarakat sekitar. “Saya mendengar beberapa keluhan seperti anak sekolah yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh yang awalnya dapat mengakses jarak dengan dekat, beberapa pedagang mengeluhkan hal demikian dan kekhawatiran masyarakat apabila hal yang ttidak terhindarkan terjadi yang sewaktu-waktu jembatan tersebut dikhawatirkan akan roboh”. Tutupnya.

Mengingat dampaknya yang sangat besar, baik untuk aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial, masyarakat berharap agar Pemerintah Daerah segera turun tangan untuk memperbaiki dan atau memperbaharui jembatan tersebut. Sikap acuh terhadap fasilitas umum ini hanya akan memperburuk keadaan dan merugikan masyarakat. Pemerintah daerah tanpa diminta pun harusnya mampu bertindak profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Bagikan:

Mengungkap Fakta Tanpa Fitnah