JAKARTA, Kamis 22/10/2026//KARYAcelebes.com – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang berlangsung di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan nasional ini menjadi ajang strategis untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan yang produktif, inklusif, serta berkelanjutan.
Mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD berfokus pada penguatan strategi agar layanan keuangan formal dapat menyasar para pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok masyarakat terpencil yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerahkan penyerahan simbolis akad kredit dan pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang dialokasikan kepada 2.106.401 debitur sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
Dukungan pendanaan tersebut disalurkan melalui 343 lembaga jasa keuangan yang menyasar para pelaku UMKM, sektor perikanan, pertanian, serta para wirausahawan daerah.
Presiden turut memaparkan agenda ekspansi pembiayaan produktif untuk tahun depan, dengan prioritas utama pada kelompok masyarakat yang menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan dan pelosok.
“Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa indikator nyata dari peningkatan kesejahteraan masyarakat terletak pada kenaikan pendapatan serta perbaikan daya beli mereka.
“Arti kesejahteraan sesungguhnya adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegasnya.
Bagi Provinsi Kaltara, kemudahan akses terhadap layanan keuangan menjadi krusial mengingat struktur perekonomian daerah dipopang kuat oleh sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan usaha mikro.
Bantuan pembiayaan yang tepat sasaran, yang diimbangi dengan pendampingan serta penguatan literasi keuangan, sangat dibutuhkan agar warga Kaltara mampu memanfaatkan fasilitas keuangan formal secara optimal dan produktif.
Langkah akselerasi ini membutuhkan sinergitas yang kokoh antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan, hingga lembaga keuangan lainnya.
Lewat wadah TPAKD, integrasi lintas sektor ini dapat diarahkan secara efektif untuk memetakan kebutuhan riil warga, memperluas jangkauan pemanfaatan modal, dan memastikan program keuangan berjalan selaras dengan karakteristik daerah.
Sebelumnya, pada agenda Rakorda TPAKD se-Kaltara Semester I yang digelar April 2026, upaya perluasan akses inklusi keuangan telah disepakati sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Roadmap TPAKD 2026–2030 menggarisbawahi pentingnya perluasan akses yang dibarengi dengan kualitas pemanfaatan layanan, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, serta keberpihakan pada UMKM di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kehadiran Gubernur Kaltara dalam Rakornas TPAKD 2026 melambangkan komitmen nyata daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional demi menghadirkan pembiayaan produktif yang mampu memajukan usaha warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (*)
